Arahan Untuk Tidak Menggelar Buka Bersama, Presiden Jokowi: Hanya untuk Internal Pemerintah, Bukan Masyarakat Umum

Presiden RI, Ir. Joko Widodo, memberikan klarifikasi terkait surat arahan untuk tidak mengadakan buka bersama. Hal itu ia sampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi presiden pada Senin (27/3). Dalam video tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa arahan tersebut dikhususkan hanya untuk para pejabat, bukan masyarakat umum.

“Terkait dengan larangan buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah, perlu saya sampaikan: Pertama, bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para Menko, para Menteri, dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum,” terangnya.

Jokowi menuturkan, ia perlu menyampaikan arahan tersebut kepada para pejabat karena belakangan ini kehidupan mereka banyak disorot oleh masyarakat.

“Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita,” lanjutnya.

Kehidupan pejabat yang dimaksud adalah gaya hidup mewah yang dipamerkan ke masyarakat luas melalui media sosial. Padahal, masih banyak rakyat yang hidup kekurangan. Itu yang kemudian membuat masyarakat menyorot kehidupan para pejabat. Masyarakat juga mempertanyakan sumber kekayaan yang menyokong gaya hidup mewah mereka.

Karena itu, melalui arahan itu, Presiden menghimbau para pejabat untuk mempraktekkan gaya hidup sederhana, khususnya selama bulan Ramadhan ini.

“Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan,” tegasnya.

Arahan kepada para pejabat untuk tidak menggelar buka bersama ini juga terkait dengan anggaran negara. Biasanya, untuk menggelar buka bersama, para pejabat akan membuat anggaran khusus. Karena itu, Presiden menghimbau agar anggaran itu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka bersama, kita alihkan, kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santuan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat,” pungkasnya.

Arahan untuk Tidak Buka Bersama

Sebagaimana diketahui, sekitar sepekan lalu, tersebar sebuah Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Surat tersebut berisi arahan Presiden Joko Widodo kepada para pejabat untuk tidak menggelar buka bersama.

Ada tiga poin arahan Presiden kepada para pejabat dalam surat itu, antara lain:

Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

Ketiga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Surat yang kemudian tersebar di media sosial itu membuat banyak orang salah paham. Banyak yang mengira bahwa surat arahan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat. Mereka tidak setuju lantaran momen buka bersama justru merupakan salah satu media untuk merekatkan tali silaturrahmi.

Apalagi, surat tersebut juga menyebut transisi penanganan Covid-19 dari pandemi menuju endemi sebagai alasan untuk tidak mengadakan buka bersama. Hal yang cukup kontras dengan situasi sosial yang kegiatannya sudah berjalan seperti biasa, termasuk digelarnya banyak event besar seperti konser dan semacamnya.